Propam Polda lampung Sosialisasikan Netralitas Polri dan PNS di Polres Pringsewu
Pringsewu-Bidang Profesi dan pengaman (Bid Propam) Polda Lampung menggelar sosialisasi netralitas Polri dan PNS dalam pelaksanaan Pilkakon serentak 2021dikabupaten Pringsewu. Sabtu (13/2/21).
Kegiatan yang berlangsung di aula pendopo Pringsewu tersebut dihadiri oleh Kasubdit Wabprof AKBP Jumadi Sembiring, Kapolres Pringsewu AKBP Hamid Andri Soemantri, SIK dan di ikuti oleh Seluruh Pejabat Utama Polres Pringsewu, para Kapolsek serta Para Kanit jajaran Polres Pringsewu.
Dalam sambutanya Kapolres Pringsewu AKBP Hamid Andri Soemantri, SIK meminta kepada seluruh personil polri yabg terlibat dalam pengaman gelaran Pilkakon serentak kabupaten Pringsewu untuk menjaga netralitas.
“Saya minta kepada personil agar jaga netralitas, bagi yang punya saudara dan sedang mencalonkan diri dalam Pilkakon, personil jangan sekali-kali turut serta didalamnya” ujar Kapolres.
Selanjutnya orang nomor satu di Polres Pringsewu tersebut juga mengatakan bahwa anggota Polri tidak mempunyai hak suara dalam Pilkakon dan dalam pelaksanaan pengamanan ia menekankan bahwa personil polri tidak diperkenankan membawa senjata api.
“Personil polri tidak mempunyai hak pilih dan hanya sebagai petugas pengaman saja” jelasnya.
“Selain itu saya tekankan dalam pelaksanaan pengaman agar personil polri jangan sampai melakukan pelanggaran dan kembali saya tehaskan tidak ada personil polri yang membawa senjata api saat pengamanan pilkakon” tambah Hamid.
Sementara itu Kasubdit Wabprof Bid Propam Polda Lampung AKBP J Sembiring mengungkapkan bahwa gelaran Pilkakon ini sangat syarat dengan konflik sosial, untuk itu ia mengharapkan agar anggota Polri jangan under estimit.
“Para Kapolsek harus bisa menjaga kondusifitas diwilayahnya, jangan sampai Polisi malah menjadi trouble maker” ungkapnya.
Kemudian ia berpesan agar seluruh anggota polres Pringsewu melakukan pencegahan dini terhadap potensi kerawanan konflik dalam pelaksanaan pilkakon serentak yang akan segera berlangsung tersebut
“Lakukan deteksi dini, jangan sampai mata pilih nantinya berbeda. Ada pemilih impor. karena dalam Pilkakon tidak ada unsur KPU ataupun Bawaslu. Jangan sampai ada pemilih kiriman atau bayaran” jelasnya.
Menurutnya, antisipasi kerawanan tersebut bisa mensukseskan pesta demokrasi tingkat pekon.
“Jangan sampai pesta demokrasi ini dinodai oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab” pungkasnya.
